Home / peristiwa penting / sejarah / tokoh berpengaruh

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia

Berakhirnya pemerintahan orde lama di Indonesia Ir. Soekarno sebagai Presiden digantikan dengan Pemerintahan Orde Baru di Indonesia dan Letjen Soeharto sebagai presiden.

Pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh presiden Soekarno beberapa masalah yang menimbulkan tidak stabilanya kehidupan negara di bidang Keamanan, Ekonomi,  dan Politik. Beberapa permasalahan dalam negeri yang menyebabkan berakhirnya orde lama diantaranya:
Kabinet Dwikora

  1. Gerakan G30S/PKI
  2. Invlasi tinggi mencapai 600% memicu memburuknya ekonomi negara
  3. Orde Lama dianggap berhaluan komunis ditentang oleh kesatuan aksi front Pancasila yang terkenal dengan tiga tuintutan rakyat  (Tritura) yaitu: Membubarkan PKI, Pembersihan kabinet dwikora dari unsur Gerakan 30 September.
  4. Tuntutan dibubarkannya kabinet Dwikora yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan negara khususnya dibidang ekonomi dan dianggap sebagian anggotanya terlibat dalam Gerakan G30S/PKI
  5. Menurunnya wibawa Soekarno karena tidak mampu mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan G30S/PKI di Mahkamah Militer Luar Biasa
  6. Memburuknya Kondisi Negara yang tidak mampu ditangani oleh Soekarno. Soekarno akhirnya menerbitkan surat perintah sebelas maret 1966 (Supersemar) memberikan madat kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi kondisi negara yang semakin memburuk. 
Dikeluarkannya surat perintah sebelas maret 1966 (Supersemar) menjadi tonggak awal pemerintahan orde baru di Indonesia. sehari setelah diterbitkannya surat perintah sebelas maret 1966 (Supersemar) tanggal 12 Maret 1966 Soeharto ditetapkan sebagai presiden Indonesia dalam rapat istimewa MPRS dan dikukuhkan 27 Maret 1968.
Pelantikan Soeharto Sebagai Presiden
Soeharto kemudian mengambil beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan negara diantaranya:
  1. Melarang PKI beserta Organisasi-organisasi nya diseluruh Indonesia berlaku tanggal 12 Maret 1966.
  2. Memulihkan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dengan menerbitkan Ketetapan MPRS NO. XII/MPRS/1966.
  3. Memulihkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya Indonesia terlibat konfrontasi dengan malaysia yang menginginkan tergabungnya Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Keinginan Malaysia yang ingin menyatukan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia adalah pelanggaran persetujuan Manila. Indonesia merasa terancam menggap Inggris berada dibalik rencana Malaysia untuk menjajah kembali wilayah nusantara.
  4. Indonesia kembali menjadi Anggota PBB 28 September 1966. Sebelumnya Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk penolakan diterimanya Malaysia sebagai dewan keamanan PBB yang saat itu Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Malaysia.
  5. Indonesia memprakarsai terbentuknya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) tanggal 8 Agustus 1967. Adam Malik sebagai menteri luar negeri Indonesia  menandatangani perjanjian Bangkok oleh Lima Negara Pendiri ASEAN lainnya.
  6. Menyederhanakan Partai Politik. Penyederhanaan Partai politik dilakukan untuk mengatasi permasalahan politik Indonesia yang tidak stabil karena partai politik memiliki beragam faham dengan kepentingan yang berbeda-beda hal ini berdampak tidak tercapainya tujuan negara. Partai politk berhasil dilaksanakan dan lahir tiga kekuatan politk yaitu: 1). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. 2). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. 3). Golongan Karya (Golkar)
  7. Melaksanakan Pemilu sebanyak enam kali pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang dimenangkan oleh Partai Golkar didukung pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
  8. Implementasi P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetia Pancakarsa). Keberagaman bangsa Indonesia menjadi alasan Implemetasi P4 untuk menangkal Konfilk berunsur SARA yang mengancam kesatuan nasional. 
  9. Kebijakan Dwifungsi ABRI yang memiliki kewenangan sebagai pusat kekuatan militer dan melakukan pembangunan nasional aktif dalam kegiatan politik.
  10. Memperbaiki Ekonomi negara berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dan delapan Jalur Pemerataan. Tujuan dari Trilogi Pembangunan yaitu tercapainya pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Sedangkan isi dari Delapan Jalur Pemerataan yaitu: Pemerataan Kebutuhan pokok, pendidikan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi kaum muda dan perempuan dalam pembangunan nasional, Penyebaran pembangunan diseluruh wilayah negara, dan pemerataan dibidang keadilan. Untuk mencapai Trilogi pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan pemerintah orde baru melaksanakan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek merupakan upaya pemerintah menyelamatkan ekonomi nasional dengan stabilitas dan rehabibilitasi ekonomi yang mampu menekan inflasi 650% menjadi 120% tahun 1967, lalu ditahun 1968 angka inflasi berhasil ditekan menjadi 80%. Kondisi ekonomi yang mulai membaik membuat pemerintah orde baru mulai bersiap melaksanakan pembangunan jangka panjang selama 25 tahun dilakukan secara periodik lima tahunan yang dikenal dengan Pelita (pembangunan lima tahun). Pembangunan lima tahun (Pelita) berhasil dilaksanakan selama enam kali yaitu:1) Pelita I (1 April 1969-1 Maret 1974), 2) Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979), 3) Pelita III (1 April 1979 - 31 Maret 1989), 4) Pelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989), Pelita V (1 April 1989 - 31 Maret 1994) dan Pelita VI (1 April 1994 - 31 Maret 1999) namun tidak berjalan karena terjadi krisis keuangan di Indonesia.
Badan Pengendalian kependudukan dan
pelaksana program keluarga berencana
Dibidang kesehatan pemerintah orde baru melaksanakan program keluarga berncana (KB) dan pembangunan Puskesmas dan Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu). Program keluarga berencana (KB) dengan tujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia dan meningkatkan kesejateraan masyarakat. Program Keluarga Berencana berhasil menekan pertumbuhan penduduk dari 2,6 % ditahun 1996 menjadi 1,6 % pada tahun 1967. Pembangunan Puskesmas untuk melayani kesehatan masyarakat secara menyeluruh (komprehensif) meliputi pelayanan pengobatan (kuratif), pencegahan (preventif) peningkatan kesehatan (promotif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitas). Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) memberikan pelayanan kesehatan  Ibu dan Anak (KIA), KB, Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi.

Meningkatkan mutu pendidikan  yang dikenal dengan sekolah pembangunan yang merupakan konsep pendidikan yang ddiajukan oleh Menteri Pendidikan Mashuri, S.H. Sistem pendidikan pembangunan dimana para siswa diperkenalkan jenis pekerjaan dan kondisi lingkungan kerja. Dalam kegiatan pembelajaran setiap siswa diberikan materi pembelajaran dan diberikan praktek pekerjaan yang dapat diselesaikan. Pemerintah orde baru sangat memperhatikan pendidikan terbukti dengan mendirikan 150.000 unit sekolah dasar, Memberantas Buta huruf yang mulai dilakukan tanggal 2 Mei 1984, kemudian melaksanakan program Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA).
Soeharto Mengundurkan diri sebagai presiden
Pemerintah orde baru juga memperhatikan bidang kebudayaan untuk memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan Nasional dengan meningkatkan bidang kesenian, penyelamatan pemeliharaan dan penelitian sejarah budaya nasional yang berhasil mencatan 1165 situs purbakala.

Walaupun Orde Baru dianggap berhasil membangun negara Indonesia, kemudian berakhir diakibatkan praktek KKN dikalangan pejabat negara. Timbulnya krisis multidimensi semakin mendesak Soeharto untuk lengser dari jabatannya sebagai presiden.